Pemerintahan Desa/Kelurahan: Struktur, Fungsi, dan Tantangan

Pendahuluan Pemerintahan desa/kelurahan merupakan tingkat pemerintahan terkecil dalam struktur administratif Indonesia. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, perannya sangat penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. 

1. Definisi Pemerintahan Desa/Kelurahan 

Pemerintahan desa/kelurahan adalah sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pentingnya Pemerintahan Desa/Kelurahan - Menjadi ujung tombak pelayanan publik - Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Melestarikan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional 

3.Struktur Pemerintahan Desa/Kelurahan Terdiri dari Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa/kelurahan, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk desa. 

 I. Sejarah Pemerintahan Desa/Kelurahan 

A. Asal Usul dan Perkembangan - Berakar dari sistem pemerintahan tradisional - Mengalami perubahan selama masa kolonial dan pasca-kemerdekaan 

 B. Tonggak Penting

 - UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 

- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

II. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintahan Desa/Kelurahan 

• Kewenangan Legislatif: - Membuat peraturan desa (untuk desa) - Menyusun anggaran desa 
• Kewenangan Eksekutif: - Melaksanakan pembangunan desa/kelurahan - Memberikan pelayanan publik - Membina kehidupan masyarakat 
• Kewenangan Yudikatif: - Menyelesaikan perselisihan masyarakat (untuk desa) 

III. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 

• Kepala Desa/Lurah: - Dipilih langsung oleh masyarakat (untuk desa) - Ditunjuk oleh Bupati/Walikota (untuk kelurahan) - Masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali 
• Badan Permusyawaratan Desa (BPD): - Mewakili aspirasi masyarakat - Mengawasi kinerja pemerintah desa 
• Komite dan Sub-komite : - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) - Karang Taruna - PKK 

 IV. Manajemen Fiskal dan Keuangan Pemerintahan Desa/Kelurahan

 A. Sumber Pendapatan 

• Pendapatan Asli Desa (PADes) 
• Dana Desa dari APBN 
• Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD 
• Bantuan keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota 

B. Penganggaran dan Perencanaan Keuangan 

• Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 
• Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 
• Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 

C. Audit dan Akuntabilitas 

• Pelaporan keuangan berkala 
• Pengawasan oleh BPD dan masyarakat 
• Audit oleh inspektorat daerah 

V. Tantangan dan Masalah dalam Pemerintahan Desa/Kelurahan 

1. Keterbatasan Sumber Daya: - Kurangnya SDM berkualitas - Infrastruktur yang belum memadai 
2. Kapasitas Pengelolaan Keuangan : - Kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan - Risiko penyalahgunaan dana 
3. Partisipasi Masyarakat : - Rendahnya kesadaran politik masyarakat - Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan 
4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah: - Tumpang tindih kewenangan - Kurangnya sinkronisasi program 

Kesimpulan 

Pemerintahan desa/kelurahan memiliki peran vital dalam pembangunan nasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan penguatan kapasitas dan dukungan yang tepat, pemerintahan desa/kelurahan dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Share: